BAB 2 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

2.1 Pendahuluan
Orang atau person adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai sebjek hokum.
Subjek hokum terdiri dari dua yakni manusia biasa dan badan hukum.

2.2 Manusia Biasa (Natuurlijke Person)
Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.
Akan halnya, seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia, sehingga dikatakan bahwa manusia hidup, ia menjadi manusia pribadi.
Sementara itu, dalam pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2.3 Badan Hukum (Rechts Person)
Badan hukum (rechts person) merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hokum seperti manusia biasa.
Badan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
1.    Badan hukum publik (public rechts person)
Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (pemerintah).
2.    Badan hukum privat (privat rechts person)
Adalah badan hokum yang didirikan berdasarkan hukum sipil dan perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.. badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu misalnya untuk kepentingan social.

2.4 Objek Hukum
Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik (eigendom).
Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.    Benda yang bersifat kebendaan (materiekegoederen)
Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera, terdri dari
a.    Benda berwujud, meliputi
1.    Benda bergerak, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan;
2.    Benda tidak bergerak

2.    Benda yang bersifat tidak kebendaan (immateriekegoederen)
Adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merek perusahaan, paten dll.
Dalam KUH Perdata benda dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
1.    Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud
2.    Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak
3.    Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang dipakai tidak habis
4.    Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada
5.    Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang diluar perdagangan
6.    Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi
Diantara keenam perbedaan diatas uang paling penting adalah membedakan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

2.4.1 Benda Bergerak
Benda bergerak dibedakan sebagai berikut:
a.    Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah banda yang dapat dipisahkan, misalnya meja, kursi dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
b.    Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda-bemda bergerak, hak pakai atas benda bergerak dan saham-saham PT.

2.4.2 Benda Tidak Bergerak
Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:
a.    Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuhan dll.
b.    Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.
c.    Banda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud atas hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak seperti hak memungut hasil atas benda.
Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena hubungan dengan empat hal adalah
a.    Pemilikan
Yakni dalam hal benda bergerak berlalu asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH perdata, yakni bezitter dari barang bergerak adalah eigenaar (pemilik) dari barang tersebut.

b.    Penyerahan
Yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

c.    Daluarsa
Yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sebab bezit di sini sama dengan eigendom (pemilikan) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluarsa.

d.    Pembebanan
Yakni terhadap benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai, fidusia), sedangkan untuk menda tidak bergerak dengan hipotik adalah tanggungan untuk tanah, serta benda d\selain yanah menggunakan fidusia.

2.5 Hukum Benda
Merupakan bagian dari hukum kekayaan yakni peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai yang, sedangkan hubungan benda dengan orang dusevut hak kebendaan.
Hak kebendaan merupakan uatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Sedangkan lawanya adalah hak nisbi atau hak relative.

2.5.1 Hak Mutlak (Hak Absolut)
Terdiri dari:
a.    Hak kepribadian, misalnya hak atas namaya. hidup, merdeka dll
b.    Hak yang terletak dalm hukum keluarga, miasalnya hubungan suami istri dan hubungan anak dan orang tua
c.    Hak mutlak atas suatu benda inilah yang disebut hak kebendaan

2.5.2 Hak Nisbi (Hak Relatif)
Adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang sedangkan utang-piutang timbul akibat perjanian dan undang-undang.
1.    Penggolongan hak kebendaan
Di dalam KUH Perdata dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
a.    Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda.
b.    Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang

2.    Cara memperoleh hak milik atas suatu benda
a.    Pelekatan
b.    Daluarsa
c.    Pewarisan
d.    Penyerahan

2.6 Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)
Adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekisi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitor melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatan bahwa bagi mereka yang menjamin harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

2.7 Macam-Macam Pelunasan Utang
2.7.1 Pelunasan Utang dengan Jaminan Umum
Berdasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Namun benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum dengan syarat, antara lain:
a.    Benda bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)
b.    Benda dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.

2.7.2 Pelunasan Utang dengan Jaminan Khusus
Delam hal ini, merupakan hak khusus bagi jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

2.8 Gadai
Adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

2.8.1 Sifat-Sifat Gadai
a. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
b. Gadai sebagai accesoir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok.
c. Adanya sifat kebendaan
d. Syarat inbezitztelling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai.
e. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
f. Hak preferensi (hak untuk didahulukan)
g. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

2.8.2 Objek Gadai
Adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang.

2.8.3 Hak Pemegang Gadai
a. menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri
b. mendapatkan ganti rugi yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan
c. hak untuk menahan benda gadai sampai ada pelunasan
d. hak preferensi (hak untuk didahulukan) dari kreditur lain
e. hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim
f. atas izin hakim tetpa menguasi benda gadai

2.8.4 Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai
a. bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga baranng yang digadaikan.
b. memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual.
c. bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai.
d. mengembalikan barang gadai jika debitor melunasi utangnya.
e. Kewajiban untuk memelihara benda gadai.

2.8.5 Hapusnya Gadai
a. Hapusnya perjanjian pokok (utang piutang sudah dilunasi)
b. Karena musnahnya benda gadai
c. Karena pelaksanaan eksekusi
d. Karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela
e. Karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai
f. Karena penyalahgunaan benda gadai

2.9 Hipotik
Berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan (verbintensi).

2.9 Sifat-Sifat Hipotik
a. Bersifat accesoir, yakni seperti halnya dengan gadai
b. Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit de suite), yaitu senantiasa mengikuti bendanya
c. Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain
d. Objeknya benda-benda tetap

2.9.2 Objek Hipotik
a. Kapal Laut, dengan bobot 20 m kubik ke atas
b. Kapal terbang dan helicopter
2.10 Perbedaan Gadai dan Hipotik
a. Gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan, hipotik tidak.
b. Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedangkan hipotik tidak, tetapi tetap mengikuti benda-bendanya walaupun bendanya berpindahtangan ke orang lain.
c. Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan di atas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa.
d. Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

2.11 Hak Tanggungan
Merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupak satu kesatuan dengan tanah itu untuk perluasan utang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

2.11.1 Objek Hak Tanggungan
a. Hak Milik (HM)
b. Hak Guna Bangunan (HGB)
c. Hak Guna Usaha (HGU)
d. Rumah susun
e. Hak pakai atas tanah Negara

2.12 Fidusia
Lazin dikenal denga nama FEO (fiduciare eigendoms overdracht) merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada krebitur.
Jaminan fidusia adalah hal jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

2.12.1 Objek Jaminan Fidusia
Adalah segal sesuatu yangd apat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik

2.12.2 Perjanjian Fidusia
Adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

2.12.3 Pendaftaran Fidusia
Adalah fidusia yang lahir pada tanggal yang dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupak bukti kreditor sebagai pemegag jaminan fidusia yang diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

2.12.4 Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi jaminan fidusia dalam kaitannya dengan sertifikat jaminan fidusia dan tercantum dalam kata-kata,”demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti sertifikan jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap.

2.12.4 Larangan bagi Pemegang Fidusia
Yaitu pemegang hak fidusia dilarang untuk mengalihkan , menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain

2.12.5 Hapusnya Jaminan Fidusia
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor
c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

2.15.6 Jaminan Perseorangan (Borgtocht)
Jaminan perseorangn yakni sifat perorangan. Jadi jaminan yang lahir dari perjanjian prinsipnya hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang yang terikat dalam perjanjian, misalnya perjanjian penanggungan. Hak istemewa bagi pemegang borgtocht adalah hak uit winning (hak kekayaan debitor lebih dahulu disita) dan hak splitising (hak terlebih dahulu diadakan pemecahan utang).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s