BAB 9 PERLINDUNGAN KONSUMEN

9.1 Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Noo. 8 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam istilah ekonomi dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen anatara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Jadi pengertian yang terdapat dalam UU No. 8 1999 adalah konsumen akhir.

Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilyah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Misalnya koperasi, BUMN, korporasi, importir, perdagangan dan lain-lain.

9.2 Asas dan Tujuan

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relavan dalam pembangunan nasional, yaitu :

  1. Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan pelaku usaha secara keseluruhan.

  1. Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakank kewajibannya secara adil.

  1. Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelau usaha, da pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

  1. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

  1. Asas Kepastian hukum

Yakni, baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen adalah :

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen unuk melindungi diri.
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian baang dan atau jasa.
  3. Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
  4. Menetapkan sistem perlindungan konsume yang mengandung unsur kepastian hukun dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
  5. Menunbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

9.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU No. 8 1999, hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut :

  1. Hak Konsumen
    1. Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
    2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa, sesusai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
    3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
    4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
    5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
    6. Hak untuk mendapat pembinanan dan pendidikan konsumen.
    7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
    8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidaka sebagaimana mestinnya.
    9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Kewajiban Konsumen
    1. Membaca, mengikuti petunjuk informasi dan, prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
    2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
    3. Menbayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakti.
    4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

9.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 8 1999, hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

  1. Hak Pelaku Usaha
  2. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  4. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  5. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
  6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
    1. Kewajiban Pelaku Usaha
    2. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
    3. Melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
    4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskrimitatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
    5. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkam ketentuan standar mutu barang dan atau jasayang berlaku.
    6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barnag dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
    7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau pengantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatka tidak sesuai dengan perjanjian.

9.5 Pebuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal17 UU No. 8 1999 mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut :

  1. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa, misalnya :

  1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
  2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang diyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  3. Tidak sesuai dengan ukuran , takran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya.
  4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistinewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
  5. Tidak sesuai degan mutu, tingkatan, kmposisi sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang dan atau jsa tersebut.
  6. Tidak sesuai dengan janji yang diyatakan dalam label atau promosi barang an atau jasa tersebut.
  7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan.
  8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
  9. Tidak memasang label atau penjelasan barang yang memnuat barang, ukuran, berat atau isi, komposisi serta keterangan lain untuk penggunaan yang harus dibuat.
  10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk menggunakan barang dalam bahasa Indonesia.

Pelaku usaha yang melakukan pelnggaran atas larangan diatas tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Jadi pelaku usaha dengan atau memberikan informasi yang jelas dan lengkap.

  1. Larangan dalam menawarkan / mempromosikan / mengiklankan

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-oleh

  1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, gaya atau mode tertetu.
  2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru.
  3. Barang dan atau jasa tersebut telah dan atau memiliki sponsor, persetujuan keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja tertentu.
  4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau afiliasi.
  5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia.
  6. Barang terebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
  7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
  8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
  9. Secara langsung atau tidak lang sung merendahkan barang dan atau jasa.
  10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya tidak mengadung resiko.
  11. Menaawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

  1. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui obral / lelang dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen misalnya :

  1. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat.
  2. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
  3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.
  4. Tidak meyediakan barang dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah cukup denga maksud menjual barang yang lain.
  5. Tidak menyediakan jada dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
  6. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.
  7. Larangan dala periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya :

  1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.
  2. Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang dan atau jasa.
  3. Membuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa.
  4. Tidak membuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa.
  5. Mengeksploitasi kejadian dan atay seseorang tanpa seizin yang berwenang atau peersetujuan yang bersangkutan.
  6. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

9.6 Klausula Baku dalam Perjanjian

Di dalam Pasal 18 UU No. 8 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau pejanjian antara lain :

  1. Menyatakan penglihan tanggung jawab pelaku usaha.
  2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen.
  4. Menyatakan pemberian kuasa langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
  5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunanaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual.
  7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.
  8. Menayatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha terhadap barnag yang dibeli oleh konsumen.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilhat atau tidak dapat dibaca oleh konsumen.

9.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di dalam  UU No. 8 1999 diatur Pasal 19 samapai dengan Pasal 28 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen.

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis, perawatan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebasakan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

  1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan.
  2. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
  3. Cacat timbul akibat ditatatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
  4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
  5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan

9.8 Sanksi

Sanksi yang diberikan oleh UU No. 8 1999 yang tertulis dalam Pasal 60 samapai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan haikm, pembayaran ganti rugi, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s